Ada Gerakan Ingin Kacaukan Pemilu 2019
Mahfud MD mengatakan saat ini ada sebuah gerakan ingin
gagalkan Pemilu 2019 . Gerakan itu belum besar. Gerakan ini ingin Pemilu 2019
kacau dan gagal.
"Sekarang ada teori yang berkembang dari mulut ke
mulut, belum ramai, mumpung pemilu, ini ada sebuah gerakan, belum besar, tapi
inginnya pemilu ini kacau sehingga nanti gagal, lalu pemerintah tidak ini,
tidak itu, kosong," katanya.
Mahfud mengatakan hal itu saat Dialog Kebangsaan Seri IV
dengan tema 'Mengokohkan Kebangsaan: Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi' yang
digelar di halaman Stasiun Purwokerto. Kondisi tersebut dianggap sebagai
peluang untuk memperbaiki negara dan jika pikiran tersebut benar, akan
berbahaya karena namanya teori "aduk-aduk ikan di baki".
Dalam hal ini, ikannya dikeluarkan semua, lalu diganti dengan
yang bagus. "Itu tidak boleh. Kita punya proses demokrasi dan itu (teori
'aduk-aduk ikan di baki', red.) berbahaya," katanya.
Bahkan Mahfud MD juga menuding ada produsen hoaks yang ingin
membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat. Ada
gerakan-garakan yang memang tujuannya mengacau, misalnya produsen-produsen
hoaks yang selalu memproduksi berita-berita yang salah, bohong dan meresahkan
sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
Dia menduga gerakan memproduksi hoaks itu berlangsung secara
terorganisasi yang hanya bertujuan mengacau sebab meski telah berulang kali
diluruskan namun informasi bohong tetap disebarkan kepada masyarakat. Meskipun
sudah dibenarkan itu dikeluarkan terus sehingga rakyat kecil lama-lama mulai percaya.
Kita sudah tahu kok, terutama pada awal tahun baru di mana
banyak kejadian yang seolah terjadi atau sengaja diciptakan secara sistematis
dan terstruktur. Contohnya informasi oleh produsen hoaks, di antaranya adalah
informasi bahwa KPU sudah didikte atau telah menjadi alat dari kelompok politik
tertentu.
KPU, menurut Mahfud, sekarang sudah independen dan KPU bukan
alat pemerintah tetapi alat kekuatan politik, KPU yang membuat DPR. Misalnya
lagi ada hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dicoblos kan sudah
jelas itu tidak mungkin tetapi terus dikembangkan.Contoh lainnya, lanjut Mahfud, ada informasi yang
menyebutkan bahwa Cawapres Ma'ruf hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dan
sebentar lagi akan digantikan oleh Ahok.Padahal sudah jelas bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu
penggantian calon presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan. Calon yang
mengundurkan diri akan dihukum lima tahun penjara disertai denda Rp 50 miliar.
Partai yang menarik pencalonannya juga hukumannya enam tahun penjara dengan
denda Rp 100 miliar.
Muncul pula hoaks bahwa setelah Ma'ruf Amin menjadi wapres
akan digantikan oleh Ahok dengan alasan kesehatan. Hal itu tidak terjadi karena
di dalam UU Pemilu sudah jelas mengatur bahwa yang boleh menjadi presiden dan
wakil presiden adalah orang yang tidak pernah dihukum penjara lima tahun atau
lebih.
Semua itu sudah dijelaskan tetapi masih dikembangkan terus.
Ini artinya ada produsennya, ada yang memproduk untuk membuat keresahan
masyarakat terus menerus sehingga pemilu dirasa tidak kredibel.
Strategi ini adalah semacam rencana cadangan atau backup
jika hasil tidak sesuai rencana. Teriakan curang akan digunakan dengan tujuan
agar masyarakat didoktrin untuk percaya KPU atau penyelenggaraan pemilu di
negara ini tidak bisa dipercaya. Padahal dulu tahun 2014 juga sama polanya,
katanya ada bukti pelanggaran atau kecurangan hingga entah berapa truk.
Nyatanya hanya sekian bundel saja. Kerjaan siapa? Kita sudah tahu kan?
Kalau dipikir-pikir, tidak ada salahnya imbauan pemimpin
media Seword agar menyerang full attack selama bukan hoaks. Kenapa full attack?
Karena mereka sudah tak bisa diladeni dengan cerdas, kadan harus agak keras
biar panik dan kebakaran jenggot. Salah satunya soal penguasaan lahan. Paniknya
berhari-hari, bukan?
Bagaimana menurut Anda?
Terkait dengan hal itu, Mahfud mengajak masyarakat untuk
menjaga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya karena telah dibangun dengan
segala susah payah. Menurut dia, 60 tahun diperintah oleh pemerintah yang tidak
adil itu jauh lebih baik daripada negara kacau sehari saja.
"Begitu negara kacau satu malam, besoknya tidak ada
lagi negara. Itulah yang banyak dipakai sebagai rujukan untuk menjaga
negara," katanya.
Dialog Kebangsaan Seri IV tersebut merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan Jelajah Kebangsaan yang diselenggarakan PT Kereta Api
Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan.
Sumber : seword
0 Response to "Ada Gerakan Ingin Kacaukan Pemilu 2019"
Post a Comment